DETAIL INFORMASI
Rektor UPNVY: Perkembangan TIK Ciptakan “Ruang Baru” Cyberspace :: dipost pada 05 Desember 2017
smile

SLEMAN - Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menciptakan sebuah “ruang baru” sebagai satu model komunitas demokrasi terbuka yang bersifat artifisial dan maya, yaitu cyberspace. Hal tersebut, disampaikan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K., M.Sc. dalam sambutannya pada acara Seminar Nasional Infotmatika 2017 dengan tema “e-Defense: Menjaga Keamanan Data Menghadapi Cyber Warfare untuk Memperkokoh Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada Sabtu (25/11), di Hotel Sahid Yogyakarta. Menurut Rektor, membuat dan membentuk cyberspace semudah membalik telapak tangan, dan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja yang memiliki perangkat elektronik berbasis komputer yang terhubung dengan jejaring internet. Tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin membentuk dan masuk ke cyberspace. Pada sektor pertahanan dan keamanan, menurut Guru Besar Geologi ancaman dapat berupa pemanfaatan cyberspace untuk kegiatan radikalisme, terorisme, brain washing yang dapat mengancam dan mengganggu kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengantisipasi akan perang di era informasi (cyber walfare), lanjut Rektor, diperlukan gerakan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dunia pendidikan, Sivitas Akademika, dan seluruh anak bangsa. Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pakar TIK Kementerian Pertahanan Prof. Richardus Eko Indrajit, mengatakan peran strategis teknologi informasi dalam sektor pertahanan dan keamanan sebagai alat bantu mengelola aset dan sumber daya pertahanan. Teknologi informasi juga berperan menjadi media komunikasi dan interaksi antar-unit serta sumber daya manusia pertahanan. Selain itu, tambahnya, teknologi ini sebagai piranti pendukung pengambilan keputusan strategis pertahanan dan untuk memantau serta melindungi pertahanan negara. Menurutnya setiap institusi yang berpengaruh terhadap pertahanan dan ketahanan siber nasional harus memiliki postur keamanan informasi yang prima. Setiap instansi tersebut, lanjutnya, harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas dan teknologi canggih yang aman, dan standar proses yang handal dan efektif. (BMW-fti)